Ahad 25 Agustus 2019
Atorcator.Com - Pemerintah Provinsi Papua menyatakan sikap resmi menolak kehadiran kelompok maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) radikal islam, seperti Forum Pembela Islam (FPI) maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Kelompok maupun organisasi islam tersebut dinilai berpotensi tinggi menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Bumi Cenderawasih.
Penolakan ini langsung disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam acara ramah tamah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kediaman Pdt. Lipiyus Biniluk, Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu akhir pekan kemarin.
Penegasan Lukas pun bukan tanpa alasan. Ia khawatir kejadian yang terjadi di Pilkada Jakarta, merembes hingga ke Papua, bila dua kelompok radikal itu dibiarkan berkembang bebas di tanah ini.
“Makanya kami kita semua harus sepakat tolak keberadaan FPI dan HTI”.
“Papua sejak dahulu sudah damai bahkan kerukunan antar suku dan agama terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus sepakat jangan ada organisasi seperti ini hadir di Papua,” terang dia.
Lukas pada kesempatan itu, juga meminta Forum Komunikasi Umat Beragama Papua dapat menyatukan langkah bersama Pemerintah dan TNI/Polri, untuk duduk bersama mendiskusikan penolakan terhadap organisasi radikal tersebut.
"Karena itu, saya nilai kita perlu segera ambil langkah-langkah pencegahan. Mengapa, karena situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan, bisa sangat berbahaya dan mengancam keutuhan masyarakat”.
“Apalagi Papua memiliki sejarah dan gejolak antara kelompok yang pro kemerdekaan dan pro NKRI. Sehingga bila ada kelompok macam ini lagi, nantinya akan berbahaya. Sehingga masyarakat tak berdosa pun yang bakal menjadi korban," kata dia.
Ketua FKUB Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk senada dengan Gubernur Papua. Menurut dia, eksistensi dna keberadaan kelompok radikal islam di Papua, mesti secepatnya diputus.
“Didalam agama kristen mengajarkan kita untuk saling menghormati antara satu dengan agama lainnya. Kita pun berharap agama lain tidak mengganggu kami”.
“Karena itu, FKUB pun menyerukan agar kita semua berdoa supaya Indonesia mampu menghadapi radikalisme sehingga tak ada konflik dalam proses penanganannya. Termasuk di Papua, mari kita tangani kelompok radikal dengan profesional supaya tidak ada konflik,” tuntasnya.
Source Selengkapnya bisa dibaca di Papua.go.id
Atorcator.Com - Pemerintah Provinsi Papua menyatakan sikap resmi menolak kehadiran kelompok maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) radikal islam, seperti Forum Pembela Islam (FPI) maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Kelompok maupun organisasi islam tersebut dinilai berpotensi tinggi menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Bumi Cenderawasih.
Penolakan ini langsung disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam acara ramah tamah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kediaman Pdt. Lipiyus Biniluk, Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu akhir pekan kemarin.
Penegasan Lukas pun bukan tanpa alasan. Ia khawatir kejadian yang terjadi di Pilkada Jakarta, merembes hingga ke Papua, bila dua kelompok radikal itu dibiarkan berkembang bebas di tanah ini.
“Makanya kami kita semua harus sepakat tolak keberadaan FPI dan HTI”.
“Papua sejak dahulu sudah damai bahkan kerukunan antar suku dan agama terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus sepakat jangan ada organisasi seperti ini hadir di Papua,” terang dia.
Lukas pada kesempatan itu, juga meminta Forum Komunikasi Umat Beragama Papua dapat menyatukan langkah bersama Pemerintah dan TNI/Polri, untuk duduk bersama mendiskusikan penolakan terhadap organisasi radikal tersebut.
"Karena itu, saya nilai kita perlu segera ambil langkah-langkah pencegahan. Mengapa, karena situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan, bisa sangat berbahaya dan mengancam keutuhan masyarakat”.
“Apalagi Papua memiliki sejarah dan gejolak antara kelompok yang pro kemerdekaan dan pro NKRI. Sehingga bila ada kelompok macam ini lagi, nantinya akan berbahaya. Sehingga masyarakat tak berdosa pun yang bakal menjadi korban," kata dia.
Ketua FKUB Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk senada dengan Gubernur Papua. Menurut dia, eksistensi dna keberadaan kelompok radikal islam di Papua, mesti secepatnya diputus.
“Didalam agama kristen mengajarkan kita untuk saling menghormati antara satu dengan agama lainnya. Kita pun berharap agama lain tidak mengganggu kami”.
“Karena itu, FKUB pun menyerukan agar kita semua berdoa supaya Indonesia mampu menghadapi radikalisme sehingga tak ada konflik dalam proses penanganannya. Termasuk di Papua, mari kita tangani kelompok radikal dengan profesional supaya tidak ada konflik,” tuntasnya.
Source Selengkapnya bisa dibaca di Papua.go.id
