Penulis: Teguh Afriyadi
Ahad 29 September 2019
Atorcator.Com - Sejak Pilpres berakhir, bahkan mungkin dalam lima tahun terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan partai berkuasa berada dalam titik terendah, dan diprediksi terus menurun. Klimaksnya mungkin pada saat penentuan menteri terpilih nanti. Bisa menjadi titik balik dukungan, atau malah titik awal sikap apatis masyarakat terhadap penguasa. Itu sebuah hipotesa, belum menjadi fakta.
Isu Papua, kebakaran hutan, revisi UU KPK, revisi KUHP, revisi UU Agraria, revisi UU Ketenagakerjaan, tidak segera disahkannya RUU PKS, menjadi contoh ‘isu komplikatif’ yang terus menggerus kepercayaan sebagian masyarakat di akhir masa jabatan presiden. Media mainstream dan media sosial sebetulnya sudah memberi banyak pertanda. Entah, apakah tanda itu hanya berstatus read only di gawai mereka, atau sedang disiapkan sebuah strategi untuk merebut hati kembali.
Nyatanya, pembatalan pembahasan RUU KUHP tidak banyak memberi dukungan publik. Tak cukup untuk memberi asupan keyakinan bagi masyarakat yang menentangnya.
Butuh momentum untuk menarik kembali kepercayaan publik. Butuh lebih dari sekedar strategi kehumasan untuk mengemas kebijakan kontroversif. Masyarakat tidak butuh pembenaran berulang, masyarakat butuh lebih banyak didengar. Meski tidak semua persoalan karena salah pimpinan, tapi epicentrum kekuasaan adalah magnet masyarakat untuk mencari jalan keadilan.
Pak Jokowi mungkin sulit kalah dari oposisi, tapi ia tidak akan menang mudah melawan pendukungnya sendiri. Pak Jokowi tanpa beban menjalani periode kedua masa jabatannya. Pemilihnya lebih tanpa beban lagi untuk bersuara kencang mengkritiknya. Mereka tidak menyesal memilihnya, pun sama halnya tak ada penyesalan mereka untuk terus lantang mengingatkannya. Bukan karena benci, tapi itulah rambu demokrasi.
Pak Jokowi bisa merangkul elit oposisi, tapi tanpa pelukan hangat masyarakat yang dipimpinnya, ia hanya akan menjadi presiden para partai, bukan lagi presiden rakyat yang merakyat. Jika tak segera diperbaiki, maka tantangan 5 tahun ke depan pemerintahan akan lebih sulit. Bukan lagi sekedar melawan gorengan isu ala oposisi, tapi bagaimana melawan sikap apatis dan skeptis masyarakat yang ujungnya akan menggerogoti sikap optimisme masayarakat dalam berbangsa dan bernegara.
Itu (bisa jadi) musuh sesungguhnya Pakde...
Ahad 29 September 2019
 |
Atorcator.Com - Sejak Pilpres berakhir, bahkan mungkin dalam lima tahun terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan partai berkuasa berada dalam titik terendah, dan diprediksi terus menurun. Klimaksnya mungkin pada saat penentuan menteri terpilih nanti. Bisa menjadi titik balik dukungan, atau malah titik awal sikap apatis masyarakat terhadap penguasa. Itu sebuah hipotesa, belum menjadi fakta.
Isu Papua, kebakaran hutan, revisi UU KPK, revisi KUHP, revisi UU Agraria, revisi UU Ketenagakerjaan, tidak segera disahkannya RUU PKS, menjadi contoh ‘isu komplikatif’ yang terus menggerus kepercayaan sebagian masyarakat di akhir masa jabatan presiden. Media mainstream dan media sosial sebetulnya sudah memberi banyak pertanda. Entah, apakah tanda itu hanya berstatus read only di gawai mereka, atau sedang disiapkan sebuah strategi untuk merebut hati kembali.
Nyatanya, pembatalan pembahasan RUU KUHP tidak banyak memberi dukungan publik. Tak cukup untuk memberi asupan keyakinan bagi masyarakat yang menentangnya.
Butuh momentum untuk menarik kembali kepercayaan publik. Butuh lebih dari sekedar strategi kehumasan untuk mengemas kebijakan kontroversif. Masyarakat tidak butuh pembenaran berulang, masyarakat butuh lebih banyak didengar. Meski tidak semua persoalan karena salah pimpinan, tapi epicentrum kekuasaan adalah magnet masyarakat untuk mencari jalan keadilan.
Pak Jokowi mungkin sulit kalah dari oposisi, tapi ia tidak akan menang mudah melawan pendukungnya sendiri. Pak Jokowi tanpa beban menjalani periode kedua masa jabatannya. Pemilihnya lebih tanpa beban lagi untuk bersuara kencang mengkritiknya. Mereka tidak menyesal memilihnya, pun sama halnya tak ada penyesalan mereka untuk terus lantang mengingatkannya. Bukan karena benci, tapi itulah rambu demokrasi.
Pak Jokowi bisa merangkul elit oposisi, tapi tanpa pelukan hangat masyarakat yang dipimpinnya, ia hanya akan menjadi presiden para partai, bukan lagi presiden rakyat yang merakyat. Jika tak segera diperbaiki, maka tantangan 5 tahun ke depan pemerintahan akan lebih sulit. Bukan lagi sekedar melawan gorengan isu ala oposisi, tapi bagaimana melawan sikap apatis dan skeptis masyarakat yang ujungnya akan menggerogoti sikap optimisme masayarakat dalam berbangsa dan bernegara.
Itu (bisa jadi) musuh sesungguhnya Pakde...
