Kamis 17 Oktober 2019
Menanggapi saran JK tersebut, Bamsoet mengaku bakal terbuka kepada publik. MPR, lanjutnya, akan membuka pintu kepada masyarakat dan menampung aspirasi yang berkenaan dengan amendemen UUD 1945.
"Kami sampaikan pada JK, kami buka diri pada aspirasi publik," tuturnya.
MPR periode 2019-2024 berencana mengamendemen UUD 1945. Ada berbagai masukan yang datang. Misalnya, PDIP berharap amendemen sebatas menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN).
 |
Atorcator.Com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku diminta Wakil
Presiden Jusuf Kalla agar
terbuka kepada publik dalam proses amendemen UUD
1945. Sejauh ini, telah ada sejumlah usulan tentang amendemen konstitusi dari
petinggi partai-partai politik.
Bamsoet mengatakan itu usai mengantarkan undangan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin ke Rumah Dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
"Pak JK menyarankan terbuka atas aspirasi publik aspirasi yang berkembang di masyarakat atas rekomendasi MPR periode lalu tentang amendemen [UUD 1945] terbatas dan adanya rencana hidupkan kembali GBHN," kata Bamsoet.
Bamsoet mengatakan itu usai mengantarkan undangan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin ke Rumah Dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
"Pak JK menyarankan terbuka atas aspirasi publik aspirasi yang berkembang di masyarakat atas rekomendasi MPR periode lalu tentang amendemen [UUD 1945] terbatas dan adanya rencana hidupkan kembali GBHN," kata Bamsoet.
Menanggapi saran JK tersebut, Bamsoet mengaku bakal terbuka kepada publik. MPR, lanjutnya, akan membuka pintu kepada masyarakat dan menampung aspirasi yang berkenaan dengan amendemen UUD 1945.
"Kami sampaikan pada JK, kami buka diri pada aspirasi publik," tuturnya.
MPR periode 2019-2024 berencana mengamendemen UUD 1945. Ada berbagai masukan yang datang. Misalnya, PDIP berharap amendemen sebatas menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN).
Berbeda halnya dengan Gerindra dan NasDem yang berharap
amendemen dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, ada pula usulan-usulan lain
yang berkembang di masyarakat.
Di tempat yang sama, Bamsoet mengatakan JK juga memberikan masukan ihwal hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara. Terlebih, saat ini juga tidak ada lembaga tertinggi negara. Semuanya setara.
Tidak seperti pada Orde Baru dulu, ketika MPR merupakan lembaga tertinggi negara.
Di tempat yang sama, Bamsoet mengatakan JK juga memberikan masukan ihwal hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara. Terlebih, saat ini juga tidak ada lembaga tertinggi negara. Semuanya setara.
Tidak seperti pada Orde Baru dulu, ketika MPR merupakan lembaga tertinggi negara.
JK, kata Bamsoet, juga memberikan catatan terkait fungsi
pengawasan yang dilakukan antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya.
Bamsoet menampung semua masukan yang diberikan JK.
"Yang menjadi pertanyaan Pak JK, siapa mengawasi siapa. Ini yang memang perlu kita pelajari kembali gimana kedudukan MPR di masa yang akan datang diantara lembaga-lembaga lain," kata dia.
Sementara itu, JK menyatakan bakal menghadiri pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden 2019-2024. Menurutnya, itu sudah menjadi kewajiban untuk ikut menyaksikan pelantikan Ma'ruf Amin yang akan menjadi penggantinya nanti.
"Saya harus menyaksikan pelantikan baru. Saya mengucapkan terima kasih selama lima tahun terakhir. Insyaallah saya hadir. Memang kewajiban saya hadir," kata JK. [Source: CNN]
"Yang menjadi pertanyaan Pak JK, siapa mengawasi siapa. Ini yang memang perlu kita pelajari kembali gimana kedudukan MPR di masa yang akan datang diantara lembaga-lembaga lain," kata dia.
Sementara itu, JK menyatakan bakal menghadiri pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden 2019-2024. Menurutnya, itu sudah menjadi kewajiban untuk ikut menyaksikan pelantikan Ma'ruf Amin yang akan menjadi penggantinya nanti.
"Saya harus menyaksikan pelantikan baru. Saya mengucapkan terima kasih selama lima tahun terakhir. Insyaallah saya hadir. Memang kewajiban saya hadir," kata JK. [Source: CNN]
